Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Ignasius Jonan memastikan, pemerintah hingga saat ini belum akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM bersubsidi jenis solar, minyak tanah dan Premium. Penegasan tersebut terkait adanya isu pemerintah akan menaikkan harga BBM, dampak pelemahan nilai tukar rupiah. Menurut Jonan, penyesuaian harga BBM mungkin bisa saja terjadi untuk kategori BBM Non Subsidi, seperti Pertamax sejenisnya. Jonan menambahkan, setidaknya ada tiga poin yang ditekankan Kementrian ESDM untuk mengendalikan impor di sektor ESDM, yaitu terkait penerapan perluasan mandatori B20, beberapa proyek strategis nasional bidang kelistrikan dan migas yang perlu dijadwalkan ulang, untuk mengurangi impor yang dipandang belum perlu serta memastikan devisa hasil ekspor bidang sumber daya alam, seperti minerba dan migas kembali ke Tanah Air.

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan, daftar pemilih tetap nasional untuk Pemilu 2019 sebanyak 185,7 juta pemilih dalam negeri dan 2 juta pemilih luar negeri. Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, terhadap DPT yang telah ditetapkan akan dilakukan penyempurnaan dengan pencermatan atas masukan dari Bawaslu dan peserta pemilu. Setelah penetapan DPT, Komisi Pemilihan Umum akan melakukan pertemuan teknis dengan perwakilan parpol, Bawaslu serta Kemendagri untuk penyandingan data. Viryan menegaskan jumlah DPT yang saat ini telah ditetapkan tidak akan ada perubahan, Pasalnya, hasil penyempurnaan yang akan dilakukan akan masuk kedalam Daftar Pemilih Khusus.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formappi, mengkritisi dan mempertanyakan sistem demokrasi di Indonesia, sehingga tidak sekedar melihat perilaku koruptif anggota legislatif seperti yang diperlihatkan 41 anggota DPRD Kota Malang. Peneliti Formappi, Lucius Karus dalam wawancara dengan Radio Sonora menegaskan, untuk menghindari praktek permainan anggaran harus dibangun kesadaran publik , agar proses pembahasan anggaran terutama di daerah dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh masyarakat. Lucius menambahkan, hampir semua partai politik dan kader-kader parpol menjiwai kehidupan politik dengan semangat yang serba pragmatis dan transaksional. Parpol seharusnya  melakukan kaderisasi anggota partai politik demi kemajuan demokrasi tetapi karena tuntutan keuangan partai politik di daerah begitu tinggai maka penyalah gunaan kewenangan terjadi.