: 29 Mar 2024
Sonorabali.com – Provinsi Bali kembali menetapkan standar teladan dengan mencapai prevalensi stunting terendah di Indonesia. Menurut Inspektur Utama BKKBN RI, Ari Dwikora Tono, keberhasilan Bali menurunkan angka stunting dari 8% pada tahun 2022 menjadi 7,2% pada tahun 2023 telah melampaui rata-rata nasional sebesar 21,5% pada tahun yang sama.
Pada tahun 2024, pemerintah berupaya menurunkan prevalensi stunting nasional menjadi 14%, dengan Provinsi Bali menetapkan target sebesar 6,15%. Meskipun telah mencapai hasil yang luar biasa, Bali terus berupaya melakukan perbaikan dalam menjamin kesejahteraan penduduknya.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyatakan keyakinannya bahwa Pemerintah Provinsi Bali mampu menurunkan prevalensi stunting di wilayahnya menjadi lebih baik pada tahun 2024. Menurutnya, meskipun Bali sudah mempunyai angka stunting terendah di tingkat nasional yaitu sebesar 7,2%, angka tersebut masih dapat dikurangi lebih jauh. Dewa Made Indra mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam upaya menurunkan angka stunting ini secara berkelanjutan. Ia berharap angka 7,2% tersebut dapat terus ditekan dan bahkan bisa mencapai angka nol.
Ia juga menegaskan bahwa pencapaian penurunan prevalensi stunting di Provinsi Bali tidak dapat terwujud tanpa kerjasama dari seluruh komponen masyarakat, serta komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai upaya untuk percepatan penurunan angka stunting di Bali.
Dirinya menolak anggapan bahwa kemiskinan ekstrem menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya angka stunting di Bali. “Bahkan di Kabupaten Gianyar yang ekonominya relatif baik, tetap terdapat kasus stunting,” ungkapnya. Menurutnya, prevalensi stunting lebih disebabkan oleh kurangnya kesadaran mengenai pentingnya gizi bagi anak, dimulai dari sebelum pernikahan, masa kehamilan, persalinan, hingga perawatan gizi untuk balita hingga usia 2 tahun.
Selain itu, Dewa Made Indra juga menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah bekerjasama dengan BKKBN Bali dalam upaya menurunkan angka stunting di daerah tersebut dengan melibatkan desa adat, organisasi keagamaan, dan tokoh agama. Baginya, langkah-langkah untuk mengurangi stunting harus dimulai dari tingkat desa adat. Pemerintah telah menginstruksikan setiap Bendesa atau kepala adat untuk mengoordinasikan pertemuan pasangan muda yang akan menikah guna mendapatkan edukasi pranikah dari tim pendamping BKKBN Provinsi Bali yang bertugas di setiap desa.
Penulis : Redaksi Sonora Bali/Ayu Lantari
